Parkiran Rumah Mewah Diduga Dijadikan Nimbun BBM Subsidi

Bagikan :

LABUHAN,WI-Terkait keberadaan rumah mewah yang dijadikan parkir beberapa unit truck Tangki pengangkut BBM atau seperti gudang di jalan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan yang di duga menjadi tempat penampungan serta pengolahan BBM jenis solar sepertinya luput dari pengawasan aparat penegak hukum dan dinas terkait.

Dari informasi yang di dapat dilapangan pemilik gudang tersebut berinisial E dan lokasinya juga
Tak jauh dari polsek Medan Labuhan.

Dilokasi juga tak terlihat papan nama perusahaan sesuai dengan uud migas,jadi menimbulkan banyak pertanyaan apa kegiatan yang membuat beberapa unit mobil truk tangki BBM tersebut parkir dihalaman rumah mewah milik E.

Warga sekitar yang namanya tak ingin dimuat,mengatakan kecurigaannya kepada awak media ini.

BACA JUGA  Dukung UKM-UMKM Medan Naik Kelas: CCEP Indonesia, Karang Taruna dan LPM Selenggarakan Pelatihan dan Pendampingan Berkelanjutan

“Kami curiga bang dan menduga atas aktifitas mobil truk tangki bbm yang setiap hari keluar masuk ke gudang itu,”ujar warga.

“Kalau dugaan kami benar,kami warga juga merasa takut bila mana suatu saat terjadi kebakaran disni bang,”lanjutnya.

Bila dugaan warga benar dalam hal ini sudah dapat di pastikan negara sangat di rugikan akibat ulah para mafia BBM yang hanya memikirkan keuntungan pribadinya.

Jika hal ini di biarkan tentu saja sangat merugikan negara sesuai undang – undang Migas No 22 Tahun 2001.

Dalam hal ini juga aparat penegak hukum (APH) khususnya Polres Pelabuhan Belawan harus segera menyelidiki aktivitas di dalam gudang tersebut yang di duga melanggar Undang – Undang Migas Tahun 2001tentang Penyalahgunaan BBM bersubsidi ini sudah termasuk tindak pidana sebagaimana di atur dalam Undang – Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi

BACA JUGA  Lagi-lagi Bangunan Berdiri Di Kecamatan Medan Deli, Diduga Melakukan (KMS) Kegiatan Membangun Sendiri.

Dalam Pasal 53 sampai dengan 58 , dan di ancam dengan pidana penjara paling lama 6 ( Enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00.( Enam puluh miliar rupiah ). ( red-han)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *