Keterangan Foto:Suryani Paskah Naiborhu berfoto bersama sang ayah, Partumpuan Naiborhu (kiri) dan Menko Marinvest, Luhut Binsar Pandjaitan (tengah).
MEDAN,WI-Suryani Paskah Naiborhu yang merupakan pariban kandung dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinvest) Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPR RI. Suryani Paskah Naiborhu maju sebagai caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 1 dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Adapun Dapil 1 dalam Pileg 2024 mencakup Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Tebingtinggi. Dalam keterangannya, Senin (21/8/2023), Suryani Paskah Naiborhu yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris (Wasek) DPW PKB Sumut ini mengatakan, dalam Surat Keputusan KPU No 1039 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPR dalam Pemilu 2024, dirinya berada pada nomor urut 2.
Suryani Paskah Naiborhu mengatakan, ada beberapa titik fokus yang akan diperjuangkan oleh dirinya. “Di antaranya kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita tahu bahwa dalam kurun waktu tahun ini ada beberapa kasus pelarangan beribadah yang dialami umat Kristen oleh sekelompok orang, dengan alasan mereka beribadah di ruko. Seperti yang dialami jemaat GEKI Suzuya Plaza Marelan, GMS Kota Binjai dan Tanjung Morawa. Kemudian masalah perizinan pendirian tempat ibadah,” jelasnya.
Suryani Paskah Naiborhu mengatakan, Undang-undang Dasar (UUD) 1945 telah menjamin kebebasan beribadah bagi warga negara sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimana UUD 1945 merupakan sumber hukum yang tertinggi dari produk hukum Indonesia. Ini sudah ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat 1, UU No 12 Tahun 2011 tentang Hirarki Peraturan Perundang-undangan.
Program lainnya yang menjadi perjuangan Suryani Paskah Naiborhu adalah mengenai kesejahteraan perempuan yang di antaranya meminta agar perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat berobat dengan menggunakan layanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Selama ini korban KDRT tidak mendapat pelayanan dari BPJS Kesehatan, sehingga mereka harus berobat sendiri. Padahal biaya yang harus dikeluarkan mereka besar dan ini menjadi perhatian kita, agar korban KDRT bisa dicover oleh BPJS Kesehatan,” tuturnya.
Selain itu, dirinya juga memperjuangkan agar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dapat meningkatkan pengawasan terhadap obat-obatan yang beredar, khususnya obat untuk anak.
Hal ini sehubungan dengan beredarnya obat sirup anak beberapa waktu lalu yang mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) melebihi batas ambang. Dampaknya banyak anak meninggal akibat mengkonsumsi obat tersebut. Karena itu, ke depannya BPOM dapat lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap obat-obatan.
Suryani Paskah Naiborhu juga akan memperjuangkan agar kapal penangkap ikan dengan ukuran 30 GT ke bawah dapat dibebaskan pungutan PNBP pasca produksi karena memberatkan nelayan.
Hal ini karena pendapatan nelayan dari penangkapan ikan yang menggunakan kapal 30 GT ke bawah sangat terbatas dan pendapatan itu harus dibagi lagi dengan anggota nelayan satu kapal lainnya, setelah terlebih dahulu dikurangi biaya operasional.
Fokus perhatian lainnya adalah distribusi pupuk bersubsidi yang harus tepat sasaran. Sehingga pupuk itu dapat diterima petani dengan tepat sasaran yang akhirnya memengaruhi biaya operasional mereka.
“Hal hal yang menyentuh langsung dengan kehidupan ini penting untuk diperhatikan. Dan ini menjadi perjuangan saat saya terpilih sebagai anggota DPR-RI dari PKB,” ujarnya.
