Jakarta. WI. — Kasus yang menjerat videografer Amsal Sitepu kini berubah menjadi panggung besar kritik nasional. Lintas fraksi di Komisi III DPR RI kompak menyoroti penanganan perkara yang dinilai janggal, tidak rasional, dan berpotensi mencederai rasa keadilan publik—terutama bagi pelaku industri kreatif.
Dari Golkar hingga PKS, satu benang merah menguat: penegakan hukum dinilai kehilangan sensitivitas terhadap nilai kreativitas.
Golkar: “Bebaskan Amsal, Ini Preseden Buruk!”
Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Rikwanto, secara tegas meminta Amsal Sitepu dibebaskan.
Menurutnya, jika kasus ini dipaksakan, maka akan menjadi preseden berbahaya bagi generasi kreatif Indonesia.
“Ini bisa membuat anak-anak kreatif takut berkarya,” tegasnya.
Ia juga mengkritik penilaian nol terhadap aspek editing, dubbing, dan ide kreatif.
“Justru di situlah nilai paling mahal,” tambahnya.
NasDem: “Rasa Keadilan Publik Terluka”
Dari Fraksi NasDem, Lola Nelria Oktavia, menilai kasus ini telah melukai rasa keadilan masyarakat.
Ia menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap hukum sedang dipertaruhkan.
Demokrat: “Logika Hukum Jangan Sesat”
Kritik tajam juga datang dari Hinca Panjaitan yang menyebut logika hukum dalam kasus ini berpotensi “sesat”.
“Ide dan kreativitas tidak bisa dihitung nol,” tegasnya, sembari menantang jaksa membuktikan klaim tersebut.
PDI Perjuangan: “Hukum Harus Berkeadilan Sosial”
Fraksi PDI-P mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus mengedepankan keadilan sosial.
Mereka menilai pendekatan kaku tanpa memahami substansi pekerjaan kreatif berpotensi merugikan masyarakat kecil.
Gerindra: “Jangan Kriminalisasi Profesi”
Fraksi Gerindra menyoroti potensi kriminalisasi terhadap profesi videografer dan pelaku kreatif lainnya.
Menurut mereka, negara harus hadir melindungi, bukan justru membuat rasa takut di sektor ekonomi kreatif.
PKB: “Nilai Kreativitas Harus Diakui”
Fraksi PKB menilai bahwa unsur kreativitas, ide, dan proses produksi adalah bagian utama dari nilai ekonomi sebuah karya.Mengabaikan hal tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakpahaman terhadap industri kreatif.
PKS: “Penegakan Hukum Harus Proporsional”
Fraksi PKS menekankan pentingnya proporsionalitas dalam penegakan hukum.
Mereka mengingatkan agar aparat tidak memaksakan konstruksi perkara tanpa dasar yang kuat.
PAN: “Jangan Sampai Kehilangan Akal Sehat”
Fraksi PAN menegaskan bahwa hukum harus tetap berpijak pada akal sehat.
Jika tidak, maka kepercayaan publik terhadap institusi hukum akan semakin tergerus.
Polemik bermula dari dugaan mark-up proyek video profil desa di Kabupaten Karo. Namun yang memicu gelombang kritik adalah penilaian terhadap aspek-aspek penting seperti ide, editing, dan kreativitas yang disebut bernilai nol.
Hal ini dianggap bertentangan dengan realitas industri kreatif, di mana justru nilai utama terletak pada proses intelektual dan artistik.
Momentum Evaluasi Besar
Dalam rapat bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, DPR RI menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar perkara hukum, tetapi juga ujian besar bagi sistem penegakan hukum di Indonesia.
Kasus Amsal Sitepu kini menjadi simbol pertarungan antara pendekatan hukum yang kaku dengan realitas industri kreatif yang dinamis.
Jika tidak ditangani dengan bijak, kasus ini dikhawatirkan akan meninggalkan dampak panjang,ketakutan, kriminalisasi, dan matinya ruang kreativitas.
Sebaliknya, jika dievaluasi dengan adil, kasus ini bisa menjadi titik balik menuju penegakan hukum yang lebih modern, adaptif, dan berkeadilan.
(Red)
